Capaian Kinerja Pengawasan Kementerian Luar Negeri Tahun 2021

Kementerian Luar Negeri memperoleh lima penghargaan atas kinerja di bidang pengawasan dan pelayanan publik dari Kementerian PAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI selama tahun 2021.

Dalam Pembangunan Zona Integritas, capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari KemenPAN RB selama tahun 2021 naik 100% dibanding tahun 2020. Pada tahun 2021, Kemlu berhasil memperoleh 3 predikat WBK untuk KBRI Bangkok, KJRI Davao City dan KJRI Frankfurt, serta 1 predikat WBBM untuk KJRI Sydney.

Selama 5 tahun terakhir mengikuti Pembangunan Zona Integritas, Kemlu telah berhasil memiliki 10 unit kerja berpredikat WBK, dan 4 unit kerja berpredikat WBBM.

Dari KPK, Kementerian Luar Negeri berhasil meraih 3 capaian yang belum pernah diperoleh sebelumnya, yaitu:

1. Kemlu termasuk dalam 10 besar kategori Kementerian/Lembaga dalam Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi dan Rekonsiliasi Data periode Triwulan II dan Triwulan III 2021 dengan nilai 95,5;

2. Penghargaan Gratifikasi Inspiratif 2021 kepada Staf Teknis Imigrasi KJRI Jeddah; serta

3. Kemlu berada di peringkat ke-2 pada kategori Kementerian pada Survei Penilaian Integritas yang dilakukan langsung oleh KPK dengan nilai Indeks 85,96.

Pada acara Penghargaan Pengendalian Gratifikasi 2021, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa Penghargaan Gratifikasi Inspiratif ini tidak semata-mata diberikan pada orang yang menolak atau melaporkan penerimaan gratifikasi ke KPK, tetapi dilihat lebih jauh dari itu. “Ada yang melihat tidak penerimaannya? Besar tidak nilainya? Ternyata tidak ada yang lihat. Jadi semua tergantung kesadaran sendiri, mau dia lapor ya lapor, mau tidak juga tidak ada yang tahu kok. Dan kewajiban pekerjaannya juga selesai. Jadi individu ini melampaui kewajibannya sebagai pegawai negeri, sebagai pejabat publik, apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan, berintegritas”, demikian ditegaskannya.

Sementara pada acara Launching Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021, Ketua KPK, Firli Bahuri, menyampaikan, “SPI diharapkan akan memberikan masukan bagi kita semua, anak bangsa yang berperan melaksanakan orkestrasi bagi pemberantasan dan pencegahan korupsi sehingga SPI akan gunakan dan manfaatkan untuk koreksi dan perbaikan dalam upaya pencegahan korupsi”. KPK juga menyepakati bahwa SPI merupakan Indonesia Integrity Index, yang diharapkan dapat mengukur efektifitas upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

SPI merupakan survei yang dilakukan terhadap pihak internal (pegawai), eksternal (penerima layanan/mitra kejasama dan lainnya), serta exper/pemangku kepentingan (pimpinan Lembaga, Inspektorat, BPK, BPKP, Ombudsman RI, lembaga swadaya masyarakat, media massa, akademisi, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) untuk mengukur risiko korupsi dan peta risiko korupsi di suatu Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil SPI tersebut akan menjadi salah satu indikator kemajuan Reformasi Birokrasi di Kemlu.

Capaian penting lainnya yang ditorehkan pada tahun 2021, Kemlu berhasil memperoleh penilaian tertinggi atau peringkat pertama dengan nilai 96,87 untuk kategori Kementerian pada penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI.

Meski pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan bersama, Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengawasan dan pelayanan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan koordinasi intensif dengan pegawai, unit kerja internal, mitra kerja eksternal, dan masyarakat.

Sekretariat Inspektorat Jenderal
Kementerian Luar Negeri
31 Desember 2021